oleh: Andy[1]

 

Pendidikan Islam hingga kini boleh dkatakan masih berada dalam posisi problematik antara “determinasi historis”[2] dan “realisme praktis”[3]. Hal ini menandakan pendidikan Islam di satu sisi, belum bisa keluar dari idealsasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa lampau yang hegemonic; sementara di sisi lain, ia juga (pendidikan Islam) “di telanjangi” oleh tuntutan-tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan orientasi sangat praktis. Dalam dataran historis-empiris, acap kali menimbulkan dualisme (dikotomi) dan penyeragaman sistem pendidikan di tengah masyarakat yang plural, sehingga agenda dekonstruksi-rekonstruksi pendidikan Islam yang dilontarkan, hanya sekedar tataran konsep bukan pada tataran praksis. Sehingga tidak heran dalam dunia Islam kita masih saja mendapati tampilan “sistem pendidikan Islam” yang sangat konservatif karena tetap memakai “baju kotor/lama” (the old fashion), sementara disisi lain kita mendapati  “sistem pendidikan Islam” yang bercorak materilsitik-sekularistik.

Melihat sejarah yang ada khususnya pada abad III-V H tradisi (turats) pendidikan Islam mengandung tiga struktur episteme yang saling bersaing yaitu bayani, irfani, dan burhani.

  1. Epistem Bayani, secara leksikal-etimologis, menurut al-Jabiri term bayan mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan (al-washl), keterpilahan (al-fashl), jelas dan terang (azh-zhuur wa al-wudhuh), dan kemampuan membuat terang dan jelas.

Munculnya bayani, setidaknya ia memiliki akar kesejarahan yang panjang dalam pelataran budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sehingga dengan sendirinya memunculkan sebuah genealogi pemikiran yang dikenal dengan ulama bayaniyyun yang mana merekalah mempunyai otoritas dalam ranah keagamaan dan keilmuan, meminjam istilah al-Jabiri, yang secara “kolegial” berperan dalam memapankan ilmu-ilmu Arab-Islam yang bersifat murni (istidlali), yaitu nahwu, Balaghah Fiqh, dan Kalam. Ilmu-ilmu inilah yang kemudian membentuk keilmuan naqliyah-murnih dan kelimuan naqliyah-‘aqliyyah. Imam Syafi’I merupakan salah satu tokoh fundamentalnya yang terformulasikan ar-Risalahnya (ushul fiqh) yang kemudian memunculkan al-Baqillani dan al-Ghazali dan lain sebaginya.

Jika dilihat dari tradisi keilmuan bayani, setidaknya dapat dipahami, baik sebagai sebuah proses maupun produk, ia berasal dan bermuara pada dialektika dengan teks (repreduksi teks).

  1. Epistem ‘Irfani, nalar irfani baru berkembang setelah pengaruh nalar gnostik yang banyak diintrodusir dari tradisi Persia masuk ke dunia Islam dan diapresiasi oleh kaum Syi’ah dan kalangan sufi.

Kaum Irfani lebih menekankan pada pemerolehan pengetahuan kashfi yang bisa diperoleh melaului riyadhah dan mujahadah, bukan melalui kapabilitas rasionalnya.

  1. Epistem Burhani, Sementara berkembangnya kaum Irfani, bersamaan dengan gerakan massif penerjemahan buku-buku warisan pemikiran Yunani (Hellensime), sehingga Epistem Burhani mengalami perkembangan di dunia Islam atas prakarsa para filsuf.

Dari paparan di atas, ternyata hegemoni Epistem Bayani, mempunyai kans terbesar dewasa ini, khusunya pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan pesantren, yang memang disinyalir mempunyai sanad keilmuan yang kuat dengan budaya dan tradisi pemikiran Islam abad Klasik-Pertengahan. Hal ini dapt dilihat dari wawasan keilmuan yang dikembangkan lebih memprioritaskan ilmu keagamaan, khsusnya fiqh, sufistik, dan ilmu alat, dan dominasi penalaran madzhabi. Terlebih lagi ketika terjadi gerakan “neo-sufisme” berpengaruh nyata atas sejarah umat Islam di tanah air sehingga citra pendidikan pesantren pun lekat dengan “pelembagaan” orientasi fiqh-sufistik.

Atas dasar itu pendidikan Islam Transformatif menawarkan sebuah konstruk ide bahwa epistemolgi pendidikan Islam sebagai matrik konseptual aktivitas cultural-performatif yang berkaitan langsung dengan dinamika praksis sosial budaya perlu secara progresif mempertegas jati diri keberpihakannya pada tindakan penyadaran dan pemberdayaan. Dengan tawaran ijtihad dan tajdidnya, epistemology pendidikan Islam perlu memadukan secar sinergis-dialektis anatara bayani, irfani dan burhani dalm struktur hierarkis-piramidal yang bermatra ayat kauniyyah dan ayat qawliyyah dalam kerangka humanisasi, liberalisasi, dan transendensi demi terwujudnya pendidikan Islam transformatif. Selamat Belajar Berjuang Bertakwa

Wallahu Muaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Wassalam dan Selamat Malam


[1]Andy adalah seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang kini rutinitas kesehariannya aktif sebagai mahasiswa dan aktif dibeberapa organanisasi eksternal kampus sebut saja di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pengurus Remaja Masjid Raya Makassar, sampai saat ini menjabat Sekretaris Cabang IPNU Kota Makassar dan Wakil Ketua Pengurus Remaja Masjid Raya Makassar. Selain aktif organisasi, kesibukan sehari-harinya diisi dengan menulis berbagai tema Ke-IPNU-an, Ke-NU-an, Manajemen, Pendidikan, dan lain sebagainya dalam situs pribadinya www.andymuhammadidris.wordpress.com dan http://www.andyandragogy.blogspot.com.

[2]Paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan merupakan konsekuensi dari sejarah baik itu berupa kekeliruan maupun hal yang baik.

[3]Paham yang selalu berpegang pada kenyataan.

Pendidikan Multikultural

Posted: Januari 15, 2011 in Uncategorized

oleh: Andy

Berbicara mengenai pendidikan di bumi Nusantara ini, sama halnya kita memulai berlayar dengan tanpa tujuan dan tanpa arah, hal ini disebabkan banyaknya karang yang sudah menjadi prasasti-prasasti berhala bagi kaum burjois. Akan tetapi semangat gerakan teman-teman-teman tak akan melunturkan semangat juang kami. (………Andy)

 

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan side effect yang tidak dapat terhindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi, liberalisasi, kapitalisasi, dan upaya menjadikan pendidikan sebagai komoditas dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam dan sebagainya. Di tambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar golongan, antar suku dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa dan disentigrasi moral,

Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan kerena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

 

  1. 1. Sejarah Multikultaralisme: Sebagai pemahaman awal

 

Sebagai sebuah kebijakan publik, multikulturalisme merupakan paham yang relatif baru. Paham ini mencul pada tahun 70-an di Kanada, Inggris, dan Australia (Zuhairi, 2009). Ketiga negara ini mengeluarkan kebijakan setelah melihat realitas, yang mana ditandai dengan pesatnya arus imigrasi. Sedangkan menurut beberapa ahli Amerika juga menjadi pelaku sejarah dari keluarnya paham ini yang dilakukan radikal kiri dalam mengkritisi bias ekspansi budaya.

Dalam sejarahnya,  multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa (http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/, 2010)

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan  muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya,  interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori Cultural Pluralism, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.

  1. 2. Pengertian Pendidikan Multikultural: Sebagai paradigma berpikir

Multikulturalisme merupakan paham yang memberikan perhatiannya terhadap kelompok minoritas, terutama dalam rangka melindungi terhadapa kelompok etnis sehingga mereka dapat memperthankan identitas atau dengan kata lain naisonalisme untuk minoritas (Zuhairi, 2009). Menurut Musa Asy’arie, bahwa  pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Di sini jelas terlihat bahwasanya pendidikan multikultural menitikberatkan pada sikap hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kemudian semacam tekanan, dominasi, diskriminasi, saling mencemooh, dan lain-lain, yang ada kemudian adalah hidup berdampingan secara harmonis, saling toleransi, menghormati, pengertian, dan sebagainya.

Menarik untuk disimak, yaitu apa yang disampaikan oleh Musa Asy’arie, seperti yang dikutip di atas, “Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak”. Di sini terlihat jelas salah satu pentingnya pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, dan yang pasti integritas bangsa semakin kuat.

  1. 3. Implementasi dalam Dunia Pendidikan: Membangun keberagamaan dan menghapus (peng)Dikotomi(an)

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

  • Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
  • Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
  • Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
  • Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
  • Pendidikan multikultural membangun keberagamaan dan menghapus (peng)dikotomi(an).

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Zubaidi (2005), Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhari Misrawi, Alquran Kitab Toleransi. Jaktim: Fitrah

Akhmad Sudrajat, Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia, 2010

http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/

http://yusronz-krautz.blogspot.com/2008/03/teori-pendidikan-multikultural.html

http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/

dan lain sebagainya


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolgi itulah yang mendukung kemajuan bahkan keberhasilan dalam mengolah pemerintahan (politik). Sehingga wajarlah kemudian orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi “guru” bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan.

Selain dari itu Andalusia (sekarang Spanyol) merupakan negeri subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi dan peradaban yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan keragaman kebudayaan. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas dari komunitas-komunitas Arab (utara dan selatan), al-Muwalladu (orang Spanyol yang masuk Islam), Barbar (Orang Afrika yang barasal dari Afrika–Utara), al-Shaqabilah (penduduk daerah antara konstatenopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual ke penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran), Yahudi, Kristen Muzareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komuntas tersebut itu memberikan saham kebudayaan terhadap terbentuknya peradaban Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiyah, sastra dan pembangunan fisik di Spanyol.

Salah satu contoh akulturasi kebudayaan budaya Arab-Islam dan Kristen-Spanyol ialah pada bidang sastra, puisi–puisi berbahasa Arab dan semacam syair inilah yang mengugah orang Kristen pribumi, dan menjadi salah satu faktor penting berkembangnya asimilasi antara kebudayaan Arab Spanyol dengan Kristen Spanyol Kedua bentuk syair itu, zajal dan muwasysyah, dikembangkan dan menjadi bait-bait puisi istana yang populer dengan sebutan vilancico (kebanyakan digunakan untuk nyanyian-nyanyian kristen, termasuk nyanyian Natal (Christmas Carol), sestet, yang kemungkinan besar bentuk aslinya berirama CDE, CDE, bisa jadi muncul dipengaruhi oleh syair zajal dalam bahasa Arab, yang diambil dari karya-karya penyair Spanyol.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid (705-715), salah seorang khalifah dari Bani Umayah yang berpusat di Damaskus. Tetapi dalam pembahasan kali ini hanya sebatas Spanyol pasca Bani Umayyah yang ketika itu di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir (Panglima atau Gubernur) tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang dipegang oleh khalifah Abbasiyah di Baghdad.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka penulis hanya membatasi pada persoalan :

1. Proses masuknya Islam di Spanyol pasca Bani Umayyah

2. Perkembangan Islam di Spanyol

3. Keberhasilan (peradaban) yang dicapai Islam di Spanyol dan penyebab kemunduran (kehancuran)

 

BAB II ISLAM DI SPANYOL PASCA BANI UMAYYAH

A. Proses masuknya Islam di Spanyol

Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid (705-715 M), salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus . Dalam proses penaklukkan Spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan kesana. Mereka adalah Tharif ibn Malik , Thariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nushair . Negara Spanyol menjelang kemenangan-kemenangan umat Islam merupakan Negara yang dalam keadaan keadaan lemah. Hal ini dapat dilihat penduduk di satu pihak adalah sejumlah kecil pemilik tanah yang kaya raya, di pihak lain adalah massa yang banyak dan menyedihkan yang trdiri dari sejumlah budak belian dan budak-budak-budak biasa serta kelas menengah yang sudah rusak dan merosot mental da perilakunya; golongan Clarissimi dengan hak-hak istimewa sementara kelompok minoritas Yahudi yang selalu mendapat tekanan politik akibat berbeda paham dengan agama penguasa telah menambah kompleksnya persoalan sosial di wilayah ini. Sejak pertama kali berkembangnya kekuasaan dan kepemimpinan Islam di Andalus banyak membangun citra budaya dan peradaban kemanusiaan di wilayah ini. Masa ini berlangsung selama hampir 718 tahun.

Setelah menjadi bagian dari wilayah Islam, Andalus diperintah oleh wali-wali Gubernur yang diangkat langsung oleh pemerintahan pusat bani Umayyah I di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum stabil, gangguan-gangguan masih terjadi dari dalam dan luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elite penguasa, kondisi sosial, kondisi politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Sedangkan gangguan dari luar (raja-raja Kristen) konflik-konflik kecil di dalam akibat munculnya berbagai kepentingan dari masing-masing wali gubernurnya. Konflik-konflik kelompok ini tampaknya berhubungan erat dengan efek dari kebijakan awal pemerintahan Amawiyah I damaskus dalam mengatur kependudukan baru umat Islam dalam menempati wilayah baru di Spanyol ini.

Pada abad ke-8 sampai abad ke-9, aktivitas multietnis dan golongan dari penduduk Islam yang berasal dari masing-masing jazirah Arab dan Afrika Utara, terus dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan khusus yang bisa menertibkan dan menyatukannya. Dan terutama pada abad ke-9 stabilitas Negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mncari ksyahidan (Martyrdom). Namun, Gereja Kristen lainnya di seluruh Spanyol tidak menaruh simpati pada gerakan itu, karena pemerintah Islam mengembangkan paham pluralisme. Penduduk Kristen diperbolehkan memiliki pengadilan sendiri berdasarkan hukumKristen. Peribadatan tidak dihalangi. Lebih dari itu, mereka diizinkan mendirikan gereja baru, biara-biara di samping asrama rahib atau lainnya. Mereka juga tidak dihalangi bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau menajdi karyawan pada instansi militer.

Antara tahun 711-755 M, berbagai gangguan sisa-sisa musuh-musuh Islam, raja-raja Kristen dari daerah pedalaman Spanyol masih merupakan gejala umum yang mudah ditemui. Seiring dengan kenyataan periode migrasi dan konsolidiasi, yakni sejak jatuhnya pemerintahan Amawiyyah I di damaskus oleh gerakan revolusi Abbasiyah tahun 749 M, amir-amir yang dulu beraviliasi di bawah sistem kekhalifaan Amawiyah I, selanjutnya tidak lagi terikat pada hegemoni politik sebelumnya (Amawiyah I), termasuk pada penguasa baru kekhalifaan Abbasiyah di Bagdad yang berdiri pada tahun 750 M. Amir-amir wilayah Spanyol dalam kondisi yang cukup liar, tidak terawasi oleh ke-khalifaan pusat yakni Abbasiyah. Akan tetapi proses kepemimpinan umat, terus berlanjut dan penerapan hukum Islam berjalan dengan proses sejarah dibawah naungan wali-wali atau gubernur (amir-amir lokal) dan perkembangan ilmu penegetahuan dan seni budaya bertambah, sewaktu pemerintahan di pegang oleh Al Hakam (putera Abdurrahman III). Sekalipun wali-wali ini secara de yure mengakui keberadaan sistem kekhalifaan Abbasiyah di Bagdad, tetapi secara de facto dan politis, tidak mau mengingatkan diri (melakukan bai’at) pada kekhalifaan baru di Bagdad. Tercatat hanya Amir/Gubernur Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihry dari suku Mudari di Cordova yang melakukan bai’at politik kepada Abbasiyah di Bagdad. Tetapi oleh Al-Dakhil amir ini bisa ditaklukkan dan mengajukan usul damai kepada beliau, kemudian pada tanggal 15 Mei 756 M ia memproklamirkan didaerah ini menjadi Amir Al-Umaranya.

Sehingga menurut Ajid Tohir di Spanyol, pada periode ini masyarakat Muslim Sunni betul-betul sedang mengalami masa kepemimpinan spiritual kekhalifaan yang mengambang (floating mass leadership). Mengapa demikian? Karena pada satu sisi, para gubernur ini juga menyadari akan arti kepemimpinan pusat (kekahlifaan) ini. Hal ini terbukti dengan cirri pengakuan mereka, dengan kenyataan bahwa sekalipun amir-amir lokal ini bisa saja menyebut diri sebagai “khalifah” karena secara geopolitik akan bisa aman, yang disebabkan lokasi menyebrangi lautan dan sangat berjauhan dengan pusat kekuasaan khalifah Bagdad. Mereka tampaknya lebih tertarik pada persoalan substansi dalam melakukan kepemimpinan yang real di tengah-tengah kehidupan umatnya, daripada “sibuk” dengan persoalan penyebutan gelar “khalifah”, sebagai gelar kepemimpinan spiritual yang acap kali dalam kenyataan terkadang lebih bersifat simbolik saja.

B. Perkembangan Islam di Spanyol Muslim

Spanyol telah membuka lembaran baru sejarah intelektual islam, bahkan sejarah intlektual dunia. Mereka bukan hanya penyalut pelita kebudayaan dan perdaban maju melainkan juga media penghubung ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkmbang pada zaman kuno. Antara tahun 755-912 M, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir (panglima atau Gubernur) tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipimpin oleh khalifah Abbasiyah di Bagdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abd Rahman al-Dakhil mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisyam dikenal berjasa dalam menegakkan hokum Islam, dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemeliteran. Dialah yang memperkarsai tentara bayaran di Spanyol. Sdangkan Abdurrahman al-Ausath dikenal sebagai pnguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai masuk periode ini, terutama di zaman Abdurrahman al-Aushat. Sekalipun demekian ada sedikit ancaman bahkan kerusuhan terjadi, terutama pada abad ke-9 stabilitas Negara terganggu dengan munculnya gerakan fundamental Kristen (martyrdom) .

Pada periode 912-1013 M Abd al-Rahman III yang bergelar “An-Nasir” sampai menculnya “raja-raja kelompok” . Pada periode ini Spanyol dibawah pemerintahan yang disebut khalifah, penggunaan khalifah trsebut bermula dari berita yang sampai kpada Abdurrahman III, bahwa al-Muktadir, khalifah daulat bani Abbasiyah di bagdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilainnya, keadaaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakia gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah, gelar ini dipakai mulai tahun 929 M. khalifah-khalifah al-Rahman al-Nashir (912-961 M) , Hakam II (961-976 M) , dan Hisyam II (976-1009 M) .Pada periode Hisyam II lah kehancuran melanda Spanyol, dikarena ambisiusnya perdana menterinya pada waktu itu.

Kemudian pada tahun 1013- 1086 M, Spanyol terpcah menjadi lebih dari tiga puluh Negara kecil dibawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukuh-Thawaif, yang berpusat di suatu kota seperti Sville, cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah dan di Seville. Pada periode ini umat islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa ummat islam pada waktu itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain.

Pada tahun 1086-1248 M, ummat Islam meskipun terpecah dalam beberapa Negara bagian, ttapi trdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabithun (1083-1143 M) dan dinasti Muwahhidun (1146-1235 M). Dinasti Murabthun pada mulanya merupakan gerakan kagamaan di Afrika Utara yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama (kiai) yang tinggal di Ribath (sejenis surau) yang dipimpin oleh seorang guru yang bernama Abdullah Ibn Yasin. Gerakan Ribath ini mulanya gerakan keagamaan tetapi berubah menjadi gerakan militer (politik) yang melakukan gerakan ekspansi di bawah pimpinan Ibn Tasyin yang berpusat di kota Marrakusy. Untuk menghadapi situasi kritis dari serangan orang-orang Kristen, raja-raja kcil di Spanyol meminta bantuan Yusuf Ibn tasyin. Pada tahun 1086 ia memasuki Spanyol untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Spanyol didekat Seville. Dalam peprangan di Zallaqah, kekuatan gabungan ini berhasil mengalahkan pasukan Alfanso. Kemenangan ini menjadikan Yusuf Ibn Tasyin sebagai raja Spanyol. Ia digantikan oleh Abul Hasan yang merupakn pengganti Yusuf yang paling kuat. Karena Hasan tidak sekuat dengan para pendahulunya, bersamaan dengan itu muncullah kekuatan baru, gerakan al-Muwahhidun di Afrika Utara. Pada dinasti Murabithun, Saragosa jatuh ketangan Kristen, tepatnya pada tahun 1118 M.

Al-Muwahhidun didirikan oleh Ibn Tumart berasal dari kawasan Sus di Afrika Utara (w. 1128 M). Ibn Tumart menamakan gerakannya dengan al_Muwahhidun krena gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid (kesaan Allah), menolak segala bentuk pemahaman anthropomorfisme (tajsim) yang dianut Murabithun. Karena itu, semangat perjuangan ibn tumart adalah menghancurkan kekuatan Murabituhn. Ditangan Abdul Mun’im pada tahun 1114 dan 1154 M, kota-kota muslim penting Cordova, Almeria, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. Bahkan beberapa decade dinasti ini mengalami bebrapa kemajuan. Kemudian Abdul mun’im digantikan oleh saudaranya yang bernama Yakub sebagai penerusnya. Dalam beberapa generasi ini Muwahhidun mengalami masa-masa kemajuan. Setelah kematian Yakub, Muwahhidun memasuki masa kemundurannya (kegelapan), tepatnya pada tahun 1212 M, tentara Kristen (pasukan Salib) yang telah dikalahkan oleh salahuddin di Palestina kembali ke eropa dan mulai menggalng kekuatan baru di bawah pimpinan Alfanso IX. Sehingga kekuatan Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolesa. Seyelah mengalami beberapa kekalahan dan terus terdesak, akhirnya penguasa Muwahhidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara (Marokko) . Tahun 1238 M Cordova jatuh ketangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 M. seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Sepninggal Muwahhidun di Spanyol muncul kekuatan-kekuatan baru yaitu kekuatan Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr yang lebih dikenal sebagai “Ibn Ahmar”. Ia berhasil menegakkan sebuah kerajaannya slama lebih kurang dua abad.

Pada tahun 1248-1492 M, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, dibawah dinasti Bani Ahmar (1232-1492) . Granada merupakan pertahanan terakhir muslim di Spanyol. Setelah terjadi penaklukkan kota Valencia, Kordoba, Seville, dan Murcea oleh penguasa Castille yang bernama Ferdinand III, dan oleh penguasa Aragon yang bernama Jayme I, pemerintahan muslim di Spanyol tinggal bertahan di propinsi Granada. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil, sehingga ia menjadi pertahanan terakhir di Spanyol. Di tengah-tengah pemerintahan raja-raja Kristen, semnjak abad kelima belas Granada mengalami kehancuran.

Hal ini dimulai ketika persekutuan antara wilayah Aragon dan Castill melalui perkawinan Ferdinand dengan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir ummat Islam di Spanyol. Namun beberapa kali serangan mereka belum berhasil menembus pertahan ummat Islam. Abul Hasan yang pada saat itu menjabat penguasa Granada mampu mematahkan serangan mereka. Bahkan ia menolak pembayaran upeti terhadap pemerintahan Castille. Ketika utusan Ferdinand dating ke Granda untuk menagih upetih, Abul Hasan menghardiknya seraya berkata: “katakana kepada penguasamu bahwa raja-raja Granada yang bersedia membayar upeti telah meninggal. Sekarang tidak ada lagi upeti, melainkan pedang”. Bahkan Abul Hasan mngadakan penyerangan dan menduduki kota Zahra.

Untuk membalas dendam, Ferdinand melancarkan serangan mendadak terhadap al-Hamra dan berhasil merebutnya. Banyak wanita dan anak kecil yang berlindung di masjid dinatai oleh pasukan Ferdinand. Jatuhnya al-Hamra ini merupakan pertanda kejatuhan Granada. Kekuasaan Spanyol ini berkhir karena perselisihan dan perebutan kekuasaan orang-orang dalam Istana. Berawal Abu Abdullah merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad Ibn Sa’ad. Pasukan Kristen memanfaatkan situasi kritis ini, terlebih ketika Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abdullah naik tahta. Tentu saja, niat licik Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukupo merasa puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan trakhir umat Islam di Spanyol. Abu Avdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demekian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 M. Umat Islam setelah itu dihadapakan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 m, bolh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Umumnya mereka pindah ke kota-kota di pantai Utara Afrika.

C. Kemajuan Peradaban Islam di Spanyol

Secara umum kemajuan peradaban Islam Islam di Spanyol dapat terlihat dalam beberapa Aspek yang dapat di jadikan sebagai baromerter kemajuan :

1. Kemajuan Intelektual

Pendidikan di Spanyol dianggap sebagai kewajiban yang sifatnya universal, sementara Universitas Cordova, Granada dan Sevilla merupakan simbol dan tempat tekemuka untuk menggali ilmu pengetahuan. Tercatat baha perpustakaan basar di Spanyol pada saat itu mengoleksi 600.000 buku dan katalognya terdiri atas 44 volume, demikian pula sekitar 800 sekolah umum yang diperuntukkan bagi segenap lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan ras dan agama, termasuk Muslim, Yahudi dan Kristen, mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama.

Dalam bidang literatur, Ibn Abdur rabi’ dan Ali Ibn Hazm merupakn penulis dan pemikir muslim yang bebas pada abad ke-11. Keduanya telah menulis 400 judul dalam bidang sejarah, teologi, hadits, logika, syair dan cabang-cabang lainnya. Pujangga muslim Spanyol tebesar adalah Abul Walid Ahmad Ibn Zaydun. Masa ini juga ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh sejarah antara lain Ibn Khaldun, Ibn al-Khatib, Ubaydillah, al-Bakry, dan Abu Marwan Hayyan Ibn Khallaf yang lebih dikenal sbagai Ibn Hayyan. Kata K. Hitti, “Ibn Khaldun merupakan sejarwan muslim terbesar”. Kebesaran Ibn Khaldun terbukti dngan lahirnya karya monumentalnya Al- Muqaddimat yang sampai sekarang masih dijadikan referensi utama dalam mengkaji sejarah oleh para ahli.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keagungan sejati dari periode ini adalah dalam bidang keilmuan, bukan politik. Al-Hakam – salah seorang khalifah di masa pemerintahan Islam di Spanyol – adalah seorang sarjana, dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Ia banyak memberikan hadiah kepada para sarjana, dan mendirikan 27 sekolah gratis di ibukota. Di bawahnya kekuasaannya, Universitas Cordova berkembang dan meraih keunggulan di antara lembaga – lembaga pendidikan di dunia. Ia mendahui al-Azhar Kairo dan Nizhamiyah Baghdad, juga menarik minat para siswa, kristen dan Muslim tidak hanya dari Spanyol, tetapi juga dari wilayah – wilayah lain di Eropa, Afrika da Asia. Peradaban Spanyol secara umum mencapai tingkatan yang begitu tinggi pada masa itu, sehingga seorang sarjana terkemuka dari Belanda, Dozy, diikuti sarjana lainnya, berani menyatakan bahwa “hampir semua orang bisa membaca dan menulis”. Sementara di Eropa Kristen ketika itu, hanya pengetahuan dasar saja yang dikuasai, atu pun hanya oleh segelintir orang, yang kebanyakan adalah pendeta.

a. Filsafat

Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberaan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani – Arab ke Eropa pada abad ke–12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke–9 M, selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang ke–5, Muhammad Ibn Abd al-Rahman (832 – 886 M).

Atas inisiatif Al-Hakam, karya – karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga, cordova dengan perpustakaan dan universitas – universitasnya mampu menyaingi baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin bani Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof– filosof besar pada masa sesudahnya.

Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab–Spanyol adalah Abu Bakr Muhammad ibn Al-Satigh yang dikenal dengan Inbu bajjah, masalah yang dikemukakannya bersifat etis dan eskatologis. Magnus Opusnya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakr ibn Thufa’il, penduduk asli Wady Asy, ia banyak menulis masalah kedokteran , astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hay ibn Yaqzhan.

Bagian akhir abad ke 12 M menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbasar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rusyd dari Cordova. Ia lahir tahun 1126 M dan meninggal pada tahun 1198 M. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah–naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah – masalah menahun tentang keserasian filsafat–agama. Dia juga ahli fiqh dengan karyanya Bidayatul Mujtahid. Diantara sekian banyak filosof pada abad itu, yang paling berhak menempati tempat pertama setelah Ibnu Rusyd hanyalah kerabatnya sezaman yang baragama Yahudi dan barasal dar Cordova yaitu Imran Musa ibn Maymun, dokter dan filosof Ibrani paling kondang dari seluruh penjuru Arab.

Ibnu Maymun dikenal sebagai astronom, teolog, tabib dan yang paling penting sebagai filosof. Ia menyempurnakan metode sunat, menganggap hemorrhoid sebagai sebab sembelit, mengajurkan diet ringan memakan sayur–sayuran sebagai langkah pengobatan dan mgajukan gagasan ilmu kesehatan yang maju.

b. Sains

Ilmu–ilmu kedokteran , musik, matematika, astronomi, kimia dan lain –lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibn Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi, ia adalah orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al-Naqqash terkenal dalam ilmu astronomi, ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Tokoh penting diantara astronom Spanyol ialah Nur al-Din Abu Ishaq al-Bitruji, seorang murid Ibnu Thufayl. Karyanya kitab al-Haiah yang menggambarkan konfigurasi benda-benda langit menjadi karya istimewa karena mampu berusaha memperbaharui bangunan teory yang keliru tentang bidang – bidang homosentris. Ahli-ahli ilmu perbintangan muslim Spanyol meyakinibahwa radiasi bintang-bintang besar pengaruhnya terhadap kehidupan dan kerusakan di muka bumi . AlMajiriyah dari Kordoba, al-zarqalli dari toldo, dan Ibn Afiah dari Secille merupakan pakar-pakar ilmu perbintangan yang terkenal. Sedang pakar terbesar dalam bidang tumbuh-tumbuhan adalah Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baytar.

Ahmad ibn Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat – obatan. Umm al-Hasan binti Abi ja’far dan saudara perempuannya al-Hafidz adalah dua orang ahli keokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang geografi terbesar Spanyol pada abad ke-11 dikenal pula nama Al-Bakry dan al- Idrisi, sementara dalam bidang penjelajahan dunia terdapat nama-nama seperti Ibn batuthah, Ibn Jubair, dan Al-Masuni.

Kemajuan dalam bidang fisika ditandai dengan munculnya sjumlah fisikawan muslim. Di antara mereka adalah al-Zahrawi, dan Ibn Zuhry. Keduanya juga mahir dalam bidang ilmu kedokteran. Al- Zahrawi hidup pada masa Abu yusuf Yakub al-Manshur. Ubydullah Ibn Muzaffar al-Bahili slain sbagai fisikawan juga sbagai pujangga terkenal. Ibnu Khaldun dan Ibnu al-Khatib adalah dua orang yang bersahabat yang mampu membawa pemahaman terhadap sejarah menuju puncak kesempurnaan tertinggi dalam literatur yang pernah dilahirkan dunia muslim barat.

c. Fikih

Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad Ibn Abd al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibn Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisyam Ibn Abd al-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakr ibn al –Quthiyah, munzir ibn Sa’id al-Baluthi dan Ibn Hazm yang mengarang kitab terkenal al-Ihkam fi Ushul Ahkam yang terkenal.

d. Musik dan Kesenian

Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermalangan dengan tokohnya al-Hasan ibn Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai penggubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu ia turunkan kepada anak–anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak–budak sehingga kemasyhurannya tersebar.

e. Bahasa dan Sastra

Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal ini dapat diterima oleh orang Islam dan Non–Islam. Bahkan, penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan dalam berbicara maupun tata bahasa. Mereka antara lain : Ibn Sayyidi, Ibn Malik pengarang Al-fiyyah, Ibn Khuruf, Ibn al-Hajjaj, Abu Ali al-Isybily dan Abu Hayyan al-Gharnathi. Seiring dengan kemajuan bahasa itu, karya–karya sastra banyak bermunculan seperti Al-Iqd al-farid karya Ibn bd Rabbih, al-Dzakkirah fi MahasinAhl al-Jazirah oleh Ibn Bassam, Kitab al-Qalaid buah karya Al-Fath ibn Khaqan dan banyak lagi yang lain.

2. Kemegahan Pembangunan Fisik

Aspek–aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam di Spanyol sangat banyak. Dalam perdagangan , jalan – jalan dan pasar – pasar dibangun. Dalam bidang pertanian demikian juga. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam–dam, kanal–kanal, saluran-sekunder, tersier, dan jembatan–jembatan air didirikan. Tempat–tempat yang tinggi, dengan begitu, juga mendapa air. Orang–orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air, waduk (kolam) dibuat untuk konservasi (penyimpanan air). Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air (water wheel) asal persia yang dinamakan na’urah (Spanyol : Noria). Di samping itu, orang – orang Islam juga memperkenalkan pertaian padi, perkebunan jeruk, kebun – kebun dan taman-taman. Namun demikian, pembangunan–pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung–gedung, seperti pembangunan kota, istana, mesjid, pemukiman, dan taman–taman. Di antara pembangunan yang megah adalah mesjid Cordova, kota al-Zahra, istana Ja’fariyah di Saragoza, tembok Toledo, istana al-Makmun, mesjid Seville, dan istana al-Hamra di Granada. Model arsitektur bangunan Spanyol–Muslim mencapai puncak kebesarannya pada bangunan istana Dinasti Nashiriyyah yaitu Al-Hambra. Istana menjadi akropolisnya Granada ini, dengan hiasannya yang kaya mosaik, stalaktit dan kaligrafi, dirancang dan dibangun dengan rancangan yang sangat luas dan megah, sebuah skala desain yang tidak mungkin ditolak untuk karya agung semacam itu. Dimulai oleh Muhammad I al-Ghalib sekitar 1248, konstruksinya disempurnakan oleh Abu al-Hajjaj Yusuf (1333-1354). Beberapa tulisan kaligrafi terdapat pada kubah istana tersebut mengungkapkan motto al-Ghalib : wa laa ghalib illal allah (dan tidak ada penakluk selain Allah); kaligrafi lain dimaksudkan semata hiasan saja. , ditampilkan seakan-akan menujukkan kepada tamu fungsinya yang hanya sebagai ornament.

a. Cordova

Cordova adalah Ibu kota Spanyol sebelum Islam. Yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh para Khalifah, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di seputar ibu kota berdiri istana-istana yang megah yang semakin menambah kecantikan, sehingga setiap istana dan taman diberi nama tersendiri dan di puncaknya terpancang istana Damsik. Di antara kebanggaan kota Cordova lainnya adalah masjid Cordova . Menurut Akbar S. Ahmed kekusutan arsitektur masjid merupakan suatu metafora bagi peperangan Kristen-Muslim. Masjid Cordova adalah salah satu bangunan yang paling indah di dunia yang kini menjadi rusak dan jelek.

b. Granada

Granada adalah tempat pertahanan terakhir ummat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur-arsitektur bagunannya yang terkenal di seluruh Eropa. Istana al-Hamra yang indah dan megah merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu banyak dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Kisah tentang kemajuan pembangunan fisik ini masih bisa diperpanjang dengan kota dan istana al-Zahra, istana al-Gazar, menara Girilda dan lain sebagainya.

3. Faktor-faktor pendukung Kemajuan

Spanyol Islam, kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan beribawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abd al-Rahman al-Dakhil, Abd al-Rahman al-Wsith dan Abd al-Rahman al-Nashir. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Untuk orang Kristen dan Yahudi, mereka disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

D. Penyebab Kemunduran dan Kehancuran

1. Konflik Islam dengan Kristen

Para penguasa muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka merasa puas dengan hanya mnagih upetih dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adata mereka, termasuk posisi hirarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492 pendeta-pendeta Kristen memberi umat Muslim dan Yahudi sutau pilihan yang mengerikan pindah agama atau tinggalkan wilayah itu (Spanyol). Tapi ketika mereka pindah agama mereka dicurigai dan pada akhirnya mungkin dibakar hidup-hidup di tiang pembakaran sebagai converses. Umat Islam yang trsisa dan masuk agama Kristen, kaum Morisco, akhirnya dibuang pada 1609. Banyak yang terbunuh. Ini bukanlah pembunuhan besar-besaran pertama dilihat dari jenisnya di Eropa, tapi dalam skalanya lingkup dan eksekusinya adalah luar biasa.

2. Tidak Adanya Ideologi Pemersatu

Mereka tidak lagi bersatu. Ada yang menarik mengenai analisis sorang Antropolg Akbar S. Ahmed bahwa ini kisah yang sama seperti perang salib. Ketika mereka bersatu di bawah Saladin mereka tidak terkalahkan; ketika mereka saling berperang mereka mudah dikalahkan. Berabad-abad mereka telah berubah menjadi tuan tanah-tuan tanah dan kerajaan yang lebih kecil dan semakin kecil, sering saling berperang. Lebih buruk lah\gi sumberdaya-sumberdaya mereka di Afrika Utara telah kering; ini adalah suatu periode perang kesukuab dan kemunduran. Yang paling penting, ada suatu kesadaran yang meningkat di Spanyol tentang kebutuhan front bersatu melawan bangsa Moor; suatu panggilan takdir, menghabisi mereka untuk yang terkhir kali. Suatu semangat psikologis, politik dan militer yang sangat besar di bawah pemimpin Ratu Isabbella dari Castille dan Raja Ferdinand dari Aragontelah terbentuk, kampanya penaklukkan Granada dipimpin oleh Ratu sendiri. Setelah Granada, energy yang terpendam itu kemudian dialihkan ke Amerika. Emas dan penyebaran agama Kristen mnunngu para penakluk Amerika; barang rampasan dan penyelamatan berjalan beriringan. Muslim ortodoks akan mengatakan bahwa umat Muslim runtuh karena mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, mereka telah kehilangan keyakinan mereka, terlalu banyak kesenangan, trlalu banyak campur-aduk, trlalu banyak korupsi. Tapi ada sebab-sebab lainnya juga. Ketika Granada jatuh pada 1492 dunia berada di ambang suatu era baru teknologi baru dan sistem politik baru. Barangkali konsep baru yang paling penting adalah ide tentang Negara bangsa. Ini menggantikan ide panglima-panglima suku dan raja-raja yang berbeda dan sering berperang, kadang-kadang bersatu dibwah seorang raja atau khalifah yang diangkat. Reqonquista memastikan bahwa gereja memainkan suatu peran sentral di dalm kondisi nation-state (negara-bangsa). Spanyol adalah yang pertama muncul sebagai Negara bangsa di Eropa. Segala sesuatu di dalamnya menjadi bagian dari ide ini. Sebagai akibatnya Spanyol menjadi kekuatan imperial utama eropa yang pertama dengan daerah jajahan yang luas terutama Amerika.

3. Kesulitan Ekonomi

Di paruh kdua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan “serius”, sehinggga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang mata memberatkan dan memengaruhi kondisi politik dan militer.

4. Tidak Jelasnya Sistem Peralihan Kekuasaan

Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bnai Umayyah runtuh dan Muluk al-Thawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuk ke tangan Ferdinand dan Isabella, di antaranya juga disebabkan permasalahan ini.

5. Keterpencilan

Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selau berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternative yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.

E. Pengaruh Peradaban Spanyol Islam di Eropa

Kemajuan Eropa yang trus brkembag hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan yangberkembang di period klasik. Memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam memngaruhi eropa, seperti Sicilia dan perang Salib, ttapi saluran yang trpnting adalah Spanyol Islam. Spanyol mrupakan tmpat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik,sosial, maupun prekonomian dan peradaban antarnegara. Terlbih dari itu sumbangan khazanah pemikiran yang begitu takjub, sehingga mlahirkan seorang pemikir yang hingga saat ini pemikirannya banyak mengilhami para cendikia muslim. Sebut misalnya dalam pemikiran filsafat Ibn Rusyd (1120-1198 M). Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebesan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat minat semua orang yang brpikiran bbas. Ia mengedepankan sunnatullah menurut pengertian Islam terhadap pantheisme dan anthropomorphisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa , hingga di Eropa timbul gerakan Averroeisme (Ibn Rusyd-isme) yang mnuntut kebebasan berpikir. Pihak gerreja mnolak pmikiran rasional yang dibawah gerakan Averroeisme ini. Pngaruh Ilmu pengatahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 M itu mnimbulkan grakan kbangkitan kembali (renaissance) pusaka Yunani di eropa pada abad k-14 M. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adlaah melalui terjemahn-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali kedalam bahasa latin. Dengan demikian periode klasik ini mrupakan periode kebudayaan dan peradaban Islam yang tertinggi dan yang mempunyai pngaruh terhadap tercapainya kemajuan atau peradaban modern di Barat sekarang, sungguhpun tidak secara langsung. Hal ini diakui oleh para orientalist Barat, sebagai berikut:

1. Christophr Dawson, menyatakan: “ Periode kemajuan Islam ini bersamaan masanya dengan abad kegelapan di Barat (Eropa)”.

2. H. Mc Neil, menyatakan: “Kebudayaan Kristen di Eropa antara tahun 600-1000 M sedang mengalami masa surut yang rendah. Di abad XI Eropa mulai sadar akan adanya peradaban Islam yang tinggi di Timur, dan melalui Spanyol, Sicilia, Perang Salib, peradaban itu sedikit demi sedikit dibawa ke Eropa”.

3. Rom Landayu, dari hasil penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa “ dari orang Islam periode klasik inilah orang Barat belajar berpikir secara objektif dan logis, dan belajar berdada lapang di ketika Eropa diselubungi oleh suasana pikiran sempit, tak adanya toleransi terhadap kaum minoritas, dan oleh suasana penindasan terhadap pikiran mereka. Hal-hal inilah menurut keterangannya yang membawa pada kemajuan dan peradaban Barat sekarang”. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-grakan itu adalah; kebangkitan kembali (renaissance) kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 yang bermula di Itali, grakan reformasi pada abad ke-16 M, rasionalisme pada abad ke-17 M, dan pencerahan (aufklaerung) pada abad ke-18 M.

 

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

 

  1. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid (705-715 M), salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukkan Spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan kesana. Mereka adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nushair. Adapun masuknya Islam pasca bani Umayyah yaitu setelah runtuhnya bani Umayyah.
  2. Muslim Spanyol telah membuka lembaran baru sejarah intelektual islam, bahkan sejarah intlektual dunia. Mereka bukan hanya penyalut pelita kebudayaan dan perdaban maju melainkan juga media penghubung ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkmbang pada zaman kuno. Akan tetapi perkembangannya ini banyak diwarnai dengan perselisihan internal seperti perselisihan dalam merebutkan tahta kerajaan (khalifah), bahkan terjadi pertumpahan darah. Sehingga hal ini menjadi kelemahan yang dimanfaatkan orang-orang Kristen. Tetapi disisi lain peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
  3. Secara umum kemajuan peradaban Islam Islam di Spanyol dapat terlihat dalam beberapa Aspek yang dapat di jadikan sebagai baromerter kemajuan :
    1. Kemajuan Intelektual diantaranya perkembangan Filsafat, Sains, Fikih, Musik dan Kesenian, serta Bahasa (Sastra).
    2. Kemegahan Pembangunan Fisik seperti pembangunan kota Cordova didalamnya terdapat Masjid Cordova yang begitu megah, dan kota Granada yang mempunyai arsitektur-arsitektur bangunan yang terkenal diseluruh Eropa.

 

  1. Faktor-faktor pendukung Kemajuan lainnya yakni tingkat toleransi yang diberikan Spanyol terhadap umat Kristen dan Yahudi dalam segala hal.

 

Sedangkan penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah sebagai berikut:

  1. Konflik Islam dengan Kristen
  2. Tidak Adanya Ideologi Pemersatu
  3. Kesulitan Ekonomi
  4. Tidak Jelasnya Sistem Peralihan Kekuasaan
  5. Keterpencilan

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Akbar S. Rekonstruksi Sejarah Islam; Di tengah Pluralitas Agama dan Peradaban. yang diterjemahkan oleh Amru Nst. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Cet. II. 2003.

Amin, Masyhur. Sejarah Peradaban Islam. Bandung : Indonesia Spirit Foundation. 2004.

Carl Brocklmann. History of the Islamic Peoples. London: Routledge & Kegan Paul. 1980.

Fahkri, Majid. Sejarah Filsafat Islam. Jakarta : Pustaka Jaya. 1986.

Hitti, Philip K. History of The Arabs : from the earliest tmes to the present. Terj. R. Cecep Lukman et.al. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta. 2006.

Harisah, Khaerul Anam, S.Pd.I,. Peradaban Islam di Spanyol. Makalah  Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. t.t.

K. Ali, Prof.  A study of Islamic History. Terj. Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2003, Cet. IV)

Lewis, Bernard. Bangsa Arab Dalam Lintasan Historis. Terj. Said  Jamhuri. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1988.

Misrawi, Zuhairi. Alqur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Multikulturalisme. Jakarta: Fitrah. Cet. I. 2007.

Muhaimin, et al., Dimensi-Dimensi Studi Islam. Surabaya: Karya Abditama. 1994.

Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid I. Jakarta: UI PRESS. Cet I. 2001

——————.. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid II. Jakarta: UI PRESS. Cet VI. 1986.

Rasyidi, Badri. H. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: CV. Armico. 1987.

Thohir, Ajid. Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. I. 2004.

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. III. 1995.

 

 

 

 

Kepemimpinan (Leadership)

Posted: November 15, 2010 in Uncategorized

Berbicara mengenai kepemimpinan (leadership), sesuatu hal yang tak henti-hentinya manusia perdebatkan dan bicarakan, karena kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia.

Manusia pada intinya merupakan makhluk sosial yang senantiasa ingin memiliki kelompok dan bergaul antar satu manusia dengan manuspia lainnya. Dengan kata lain dalam aktivitas manusia setidaknya harus ada yang mengendalikan (pemimpin) dan dikendalikan (yang dipimpin). Akan tetapi pemimpin dan yang dipimpin tidak cukup sampai disini, kerena berbicara mengenai pemimpin setidaknya mereka haruslah mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu, disinilah keurgenan berbicara mengenai kepemimpinan (leadership).

  1. A. Pengertian leadership (pemimpin / “kepemimpinan”)

Dalam beberapa kamus modern diantaranya :

  1. 1. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999)

Menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan.

  1. 2. Miftha Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi (1983 : 255)

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya.

  1. 3. Kartini Kartono (1994 . 33)

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kclebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

  1. 4. N. Cooley (1902)

Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Dari pendapat para pakar tersebut, tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan, dapat di identifikasi  unsur-unsur utama sebagai esensi kepemimpinan .

Unsur – unsur itu adalah :

  1. Unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi.
  2. Unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi.
  3. Unsur interaksi atau kegiatan/usaha dan proses mempengaruhi.
  4. Unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari sebuah aktivitas manajemen yakni sebagai motor penggerak  bagi sumber-sumber dan ala-alat dalam organisasi.

  1. B. Teori-Teori Kepemimpinan
  1. 1. Teori Great Man, Big Bang  atau Genetik (pembawaan sejak lahir).

Di masa lalu banyak orang percaya bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena darah atau keturunan. Teori ini biasanya hidup di kalangan bangsawan. Lihat misalnya dalam ceritra pewayangan: Mahabarata, Ramayana, Panji, dan sejarah kerajaan-kerajaan hindu dan Islam di Indonesia. Dalam hal ini hanyalah keturunan raja saja yang dapat menggantikan kedudukan ayah atau orang tuanya untuk memerintah sebagai seorang pimpinan. Sebaliknya jika orang tuanya bukan atau tidak pernah menjadi pemimpin, anak-anaknya dipandang tidak akan mampu menjadi pemimpin. Dalam alam demokrasi sekarang ini, teori ini banyak ditentang.

  1. 2. Teori Sifat  atau Karakteristik Kepribadian  ( Trait Theries )

Teori ini menekankan bakat dalam arti keturunan, bahwa seseorang menjadi pemimpin karena memiliki kromoson (pembawa sifat)  dari orang tuanya sebagai pemimpin. Sedang teori sifat atau karakteristik kepribadian berasumsi seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, meskipun orang tuanya  bukan seorang pemimpin.  Teori ini bertitik tolak dari peimikiran bahwa keberhsilan ditentukan oleh sifat- sifat/karateristik kepribadian yang dimiliki baik secara fisik maupun psikologis. Keith Devis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain :

  1. Kecerdasan
  2. Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial
  3. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi
  4. Sikap Hubungan Kemanusiaan
    1. 3. Teori Kepemimpinan Perilaku dan Situasi

Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecendrungan kearah 2 hal yaitu Pertama,  yang disebut dengan Konsiderasi yaitu kecendrungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti : membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Kedua, disebut Struktur Inisiasi yaitu Kecendrungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat , bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai.

Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula.

  1. 4. Teori Kewibawaan Pemimpin

Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

  1. 5. Teori Kepemimpinan Situasi

Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan.

  1. 6. Teori Kelompok

Agar tujuan kelompok (organisasi) dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya.

  1. C. Jenis dan Macam Gaya Kepemimpinan

  1. Gaya Kepemimpinan Otoriter/Authoritarian adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.
  2. GayaKepemimpinanDemokratis/Democratic adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.
  3. Gaya Kepemimpinan Bebas/Laissez Faire Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.
    1. D. Tugas dan Peran Pemimpin

Menurut  James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah:

  1. Pemimpin bekerja dengan orang lain
  2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas).
  3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas
  4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual
  5. Manajer adalah seorang mediator
  6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat
  7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit

Menurut Henry Mintzberg,  Peran Pemimpin adalah :

  1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
  2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
  3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator

  1. E. Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan

Prinsip, sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya atau organisasi.  Menurut Stephen R. Covey (1997), Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu  pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti;  keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan.   Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip (Stephen R. Coney) sebagai berikut:

1.   Seorang yang belajar seumur hidup

Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar.

  1. 2. Berorientasi pada pelayanan

Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama.  Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik.

  1. 3. Membawa energi yang positif

Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan.  Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti ;

  1. a. Percaya pada orang lain

Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian.

  1. b. Keseimbangan dalam kehidupan

Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akherat.

  1. c. Melihat kehidupan sebagai tantangan

Kata ‘tantangan’ sering di interpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan.

  1. d. Sinergi

Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya.  Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New Brolier Webster International Dictionary, Sinergi adalah satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang atasan, staf, teman sekerja.

  1. e. Latihan mengembangkan diri sendiri

Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi.  Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses.  Proses dalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan: (1) pemahaman materi; (2) memperluas materi melalui belajar dan pengalaman; (3) mengajar materi kepada orang lain; (4) mengaplikasikan prinsip-prinsip; (5) memonitoring hasil; (6) merefleksikan kepada hasil; (7) menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi; (8) pemahaman baru; dan (9) kembali menjadi diri sendiri lagi.

Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi.  Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Hukum alam tidak dapat dihindari dalam proses pengembangan pribadi. Perkembangan intelektual seseorang seringkali lebih cepat dibanding perkembangan emosinya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya, sehingga akan menjadi faktor pengendali dalam kemampuan intelektual. Pelatihan emosional dimulai dari belajar mendengar.  Mendengarkan berarti sabar, membuka diri, dan berkeinginan memahami orang lain.  Latihan ini tidak dapat dipaksakan.  Langkah melatih pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, memberi penghargaan, mengancam dan mendorong. Dalam proses melatih tersebut, seseorang memerlukan pengontrolan diri, diikuti dengan memenuhi keinginan orang.

Mengembangkan kekuatan pribadi akan lebih menguntungkan dari pada bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan seharusnya tidak untuk menciptakan ketakutan. Peningkatan diri dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berpinsip karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional (IQ, EQ dan SQ).

Mbah Maridjan vis-à-vis SBY

Posted: November 1, 2010 in Uncategorized

Tanyakan kepada orang Jogyakarta, siapa yang tak kenal Mbah Marijan? Jika ia memang orang asli Jogyakarta, Insya Allah tak mungkin tak mengenal tokoh satu ini. Terlebih kini namanya sedang hangat-hangatnya diperbincangkan seiring hangatnya udara malam di Kaliurang karena sang Merapi tengah bergejolak. Mbah Marijan, menjadi tokoh yang tak kalah tenarnya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur Kota pelajar ini dan bukan hanya itu beliau terkenal dengan sosok kepemimpinannya menjaga sebuah amanah yang telah diembangnya dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Gunung Merapi, memang diperkirakan akan meletus dan menumpahkan lahar panasnya dalam hitungan hari. Hiruk pikuk warga dan pemerintah terlihat dengan semakin meningkatnya status dan aktivitas gunung merapi paling aktif di Indonesia ini. Riuh rendah dan hingar bingar di ‘bawah’ ternyata tak membuat Mbah Marijan ikut sibuk. Ia tetap tenang seolah Merapi tak tengah mengancamnya. Sampai pada tanggal 26 Oktober 2010 Gunung pun Meletus dan banyak tersiar dibeberapa media baik elektronik maupun cetak mengabarkan beliau bahwa terdapatmayat yang sedang sujud dan kaku. Apa yang musti kita petik dari Mbah Maridjan jika kita membandingkan dengan para pengambil kebijakan dalam mengembang sebuah amanah rakyat. Beliau dalam kesehariannya sekitar pukul 17.00, tokoh yang saat ini menjadi “most wanted person” bagi para pencari berita itu sedang duduk berdzikir di Masjid di depan rumahnya. Perawakannya kecil, jalannya sudah mulai lamban walau pun ia masih mampu menempuh puncak Merapi dengan berjalan kaki. Kesan pertama ketika bertemunya, jauh dari cerita yang sering tertulis di beberapa media massa. Sosoknya amat sederhana, sesederhana rumahnya yang tak berbeda dengan rumah kebanyakan warga di Dusun Kinaherjo. Padahal, ‘jabatan’ yang disandangnya dari Sultan bukanlah jabatan sepele dan tidak sembarang orang bisa dipercaya menjadi juru kunci. Mbah Marijan tetap tenang, tak menganggap kepulan asap di puncak Merapi sebagai ancaman. Meski demikian ia tetap meminta warganya untuk waspada, namun ia belum menganjurkan seluruh warga yang tinggal di lereng merapi untuk mengungsi. Menurut mbah Marijan, Merapi sudah biasa ‘batuk-batuk’ seperti saat ini. Dan belum warga belum perlu mengungsi. Lelaki yang tak mau berbahasa Indonesia ini tak ingin menjawab secara tegas ketika pertanyaan mengarah kepada kemungkinan meletusnya gunung Merapi. Baginya, Allah belum memberi petunjuk berupa tanda-tanda akan meletusnya Merapi sehingga ia tak meminta warganya untuk turun dan mengungsi. Kenyataan ini sungguh berlawanan dengan pernyataan Sultan yang meminta warga di lereng gunung segera mengungsi. “Jika Sultan meminta warga turun, berarti itu yang bicara bukan Sultan, melainkan Gubernur,” ujar Mbah Marijan. Dalam pembicaraan yang terekam handycam yang kami bawa itu, Mbah Marijan justru berharap Sultan dan pemerintah daerah mengizinkannya melakukan doa bersama mohon keselamatan agar Merapi tak ‘marah’. “Masalahnya, saya diizinkan atau tidak oleh pemerintah kalau saya berdoa kepada Gusti Allah… “tanya Mbah berharap. Pertanyaan yang sesungguhnya tak perlu jawaban dari Sultan atau pun pemerintah setempat. Karena bagi Mbah Marijan, yang dimaksud doa bersama itu tidak mesti membuat acara besar seperti layaknya acara ‘selamatan’ di kampung-kampung dengan mengundang banyak orang. “Cukup semua masyarakat bersama-sama berdoa, boleh dari rumahnya masing-masing, meminta kepada Allah agar Merapi tak jadi meletus,” tambah Mbah. Mbah Marijan bukan sosok penuh misteri, bukan tokoh klenik, bukan pula seperti yang banyak diberitakan di media massa tentang kesaktian dan ilmu-ilmu aneh yang dimilikinya. Lelaki berumur lebih dari 80-an itu adalah orang yang shalih, taat beribadah dan senantiasa merasa dekat dengan Tuhannya. Begitu juga dengan keluarganya, istri dan lima anaknya adalah orang-orang shalih. Soal keengganannya berbahasa Indonesia, mbah Marijan berkomentar, “Saya ini orang kecil, hanya berbahasa menggunanakan bahasa orang kecil. Karena itu, omongan saya didengar oleh orang kecil. Bahasa Indonesia itu hanya dipakai oleh orang besar. Dan bahasa Indonesia itu terkesan sombong, saya tak mau dibilang sombong.” Subhanallah, suatu anugerah luar biasa bisa berkunjung ke rumah mbah Marijan. Teramat banyak pelajaran dari tutur kata lembutnya yang terasa sangat ‘dalam’. Tak terasa persinggahan di rumah sederhana itu hingga pukul 20.00. Kekhawatiran akan meletusnya Merapi pada saat kami berada di rumah itu, seolah sirna oleh ketenangan yang memancar dari wajah lelaki mengagumkan itu. Akan tetapi, menurut penulis kepemimpinan beliaulah yang sekarang ini mulai menghilang bahkan bisa dikata sudah habis, bila kita bandingkan dengan kepemimpinan SBY misalnya sangat jauh berbeda terutama dalam memegang prinsip dan gentar dalam mengadapi apa yang akan ditimpanya, akan tetapi ini adalah pendapat terserah mau di dengar atau tidak

Selamat Jalan Sosok Pemimpin Masa Depan

UU No. 14 Tentang Guru dan Dosen

Posted: Oktober 29, 2010 in Uncategorized

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :      a.         bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

Mengingat  : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
  4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
  5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6. Satuan . . .

  1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  2. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
  5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
  6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
  7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
  8. 13.    Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
  9. 14.    Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
  10. 15.

    16. Penghasilan . . .

    Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. 16.    Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
  2. 17.    Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
  3. 18.    Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  4. 19.    Pemerintah adalah pemerintah pusat.
  5. 20.    Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
  6. 21.    Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)    Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

(1)    Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,  pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1)      Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. a.    memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  2. b.    memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. c.    memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  4. d.    memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. e.    memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

f. memperoleh . . .

  1. f.     memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  2. g.    memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  3. h.    memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  4. i.     memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2)      Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara  demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1)      Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan . . .

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1)      Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2)      Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3)      Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

(1)      Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1)      Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh . . .

  1. a.      memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. b.     mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. c.      memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. d.     memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. e.      memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. f.      memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
  7. g.      memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. h.     memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. i.      memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. j.      memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. k.     memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1)  Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2)   Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru . . .

(3)   Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1)      Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)      Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3)      Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)      Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi  tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

(1)      Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2)      Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1)      Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

  1. a.        merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  2. b.

    c. bertindak . . .

    meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

  1. c.        bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  2. d.        menjunjung tinggi peraturan  perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  3. e.        memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1)      Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1)      Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum . . .

(2)      Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian

Pasal 24

(1)      Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2)      Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3)      Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4)      Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

(1)

(2)  Pengangkatan  . . .

Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)      Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.

(2)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)      Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan . . .

(4)      Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1)      Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

(2)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(3)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

(4)      Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1)      Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

  1. a.    meninggal dunia;
  2. b.   mencapai batas usia pensiun;
  3. c.    atas permintaan sendiri;
  4. d.

    e. berakhirnya . . .

    sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

  1. e.    berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama  antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2)      Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

  1. a.    melanggar sumpah dan janji jabatan;
  2. b.   melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
  3. c.    melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3)      Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)      Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1)      Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2)      Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1)      Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2)      Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan . . .

(3)      Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4)      Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1)      Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2)      Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

(3)      Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

(1)      Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2)      Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

(1)      Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2)      Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1)      Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2)      Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3)      Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4)      Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 39

(1)      Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2)      Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)      Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4)      Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5)      Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

(1)      Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .

Bagian Kesembilan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

(1)      Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

(2)      Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)      Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4)      Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

  1. a.       menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
  2. b.       memberikan bantuan hukum kepada guru;
  3. c.       memberikan perlindungan profesi guru;
  4. d.       melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
  5. e.       memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1)   Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2)  Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

(1)      Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan . . .

(2)      Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.

(3)      Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4)      Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5)      Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

(1)      Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

(2)      Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

  1. a.   lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
  2. b.   lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

(3)      Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .

(4)      Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

(1)   Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. a.   memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. b.   memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. c.   lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)   Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1)      Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2)      Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(3)      Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

(4)      Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1)      Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .

(2)      Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

(3)      Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

(4)      Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1)      Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.

(2)      Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.

(3)      Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman  yang dimiliki.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 51

(1)   Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen  berhak:

  1. a.    memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. b.   mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. c.    memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh . . .

  1. d.   memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. e.    memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  3. f.    memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  4. g.    memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1)      Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2)      Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)   Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

(1)      Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)      Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan . . .

(3)      Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1)      Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

(2)      Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)      Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

(1)      Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.

(2)      Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3)      Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1)

(2) Ketentuan . . .

Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1)      Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2)      Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1)      Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)      Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

  1. a.       melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. merencanakan . . .

  1. b.       merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  2. c.       meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  3. d.       bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  4. e.       menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  5. f.        memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

(1)      Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

(1)      Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian

Pasal 63

(1)      Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)      Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4)      Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

(1)      Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

(1)      Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:

  1. a.    meninggal dunia;
  2. b.   mencapai batas usia pensiun;
  3. c.    atas permintaan sendiri;
  4. d.   tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
  5. e.    berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

(2)      Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:

  1. a.    melanggar sumpah dan janji jabatan;
  2. b.   melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
  3. c.    melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3)      Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4)      Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5)      Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6)      Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

(1)      Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2)

Bagian Kelima . . .

Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

(1)      Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

(2)      Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3)      Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)      Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

(1)      Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2)      Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

(3)      Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

(1)      Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2)      Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester   dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 73

(1)      Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2)      Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

(1)      Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.

(2)      Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3)      Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .

(4)      Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

(5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 75

(1)      Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

(2)      Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)      Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

(4)      Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

(5)      Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam . . .

(6)      Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

(1)      Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.

(2)      Dosen memperoleh cuti untuk studi dan  penelitian atau untuk  pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

(1)      Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. a.       teguran;
  2. b.       peringatan tertulis;
  3. c.       penundaan pemberian hak guru;
  4. d.       penurunan pangkat;
  5. e.       pemberhentian dengan hormat; atau
  6. f.        pemberhentian tidak dengan hormat.

(3)      Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru . . .

(4)      Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5)      Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

(6)      Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

(1)      Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. a.       teguran;
  2. b.       peringatan tertulis;
  3. c.       penundaan pemberian hak dosen;
  4. d.       penurunan pangkat dan jabatan akademik;
  5. e.       pemberhentian dengan hormat; atau
  6. f.        pemberhentian tidak dengan hormat.

(3)      Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4)      Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5)      Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

(1)      Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)      Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:

  1. a.       teguran;
  2. b.       peringatan tertulis;
  3. c.       pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
  4. d.       pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1)      Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

  1. a.       guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
  2. b.      dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .

(2)      Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

(1)      Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2)      Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal  30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  14  TAHUN  2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

I.     UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3)   Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

kedudukan . . .

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

  1. 1.       mengangkat martabat guru dan dosen;
  2. 2.       menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
  3. 3.       meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
  4. 4.       memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
  5. 5.       meningkatkan mutu pembelajaran;
  6. 6.       meningkatkan mutu pendidikan nasional;
  7. 7.       mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
  8. 8.       mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
  9. 9.       meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain . . .

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan  hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

  1. 1.       penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
  2. 2.       pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
  3. 3.       penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
  4. 4.       penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
  5. 5.       peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
  6. 6.       peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
  7. 7.       penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  8. 8.       penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
  9. 9.       peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g . . .

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan  berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf  f  . . .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan  berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.

Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81 . . .

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586


oleh: Andy

Berbicara mengenai pendidikan di bumi Nusantara ini, sama halnya kita memulai berlayar dengan tanpa tujuan dan tanpa arah, hal ini disebabkan banyaknya karang yang sudah menjadi prasasti-prasasti berhala bagi kaum burjois. Akan tetapi semangat gerakan teman-teman-teman tak akan melunturkan semangat juang kami. (………Andy)

 

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan side effect yang tidak dapat terhindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi, liberalisasi, kapitalisasi, dan upaya menjadikan pendidikan sebagai komoditas dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam dan sebagainya. Di tambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar golongan, antar suku dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa dan disentigrasi moral,

Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan kerena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

 

  1. 1. Sejarah Multikultaralisme: Sebagai pemahaman awal

 

Sebagai sebuah kebijakan publik, multikulturalisme merupakan paham yang relatif baru. Paham ini mencul pada tahun 70-an di Kanada, Inggris, dan Australia (Zuhairi, 2009). Ketiga negara ini mengeluarkan kebijakan setelah melihat realitas, yang mana ditandai dengan pesatnya arus imigrasi. Sedangkan menurut beberapa ahli Amerika juga menjadi pelaku sejarah dari keluarnya paham ini yang dilakukan radikal kiri dalam mengkritisi bias ekspansi budaya.

Dalam sejarahnya,  multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa (http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/, 2010)

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan  muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya,  interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori Cultural Pluralism, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.

  1. 2. Pengertian Pendidikan Multikultural: Sebagai paradigma berpikir

Multikulturalisme merupakan paham yang memberikan perhatiannya terhadap kelompok minoritas, terutama dalam rangka melindungi terhadapa kelompok etnis sehingga mereka dapat memperthankan identitas atau dengan kata lain naisonalisme untuk minoritas (Zuhairi, 2009). Menurut Musa Asy’arie, bahwa  pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Di sini jelas terlihat bahwasanya pendidikan multikultural menitikberatkan pada sikap hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kemudian semacam tekanan, dominasi, diskriminasi, saling mencemooh, dan lain-lain, yang ada kemudian adalah hidup berdampingan secara harmonis, saling toleransi, menghormati, pengertian, dan sebagainya.

Menarik untuk disimak, yaitu apa yang disampaikan oleh Musa Asy’arie, seperti yang dikutip di atas, “Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak”. Di sini terlihat jelas salah satu pentingnya pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, dan yang pasti integritas bangsa semakin kuat.

  1. 3. Implementasi dalam Dunia Pendidikan: Membangun keberagamaan dan menghapus (peng)Dikotomi(an)

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

  • Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
  • Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
  • Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
  • Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
  • Pendidikan multikultural membangun keberagamaan dan menghapus (peng)dikotomi(an).

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Zubaidi (2005), Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhari Misrawi, Alquran Kitab Toleransi. Jaktim: Fitrah

Akhmad Sudrajat, Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia, 2010

http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/

http://yusronz-krautz.blogspot.com/2008/03/teori-pendidikan-multikultural.html

http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/

dan lain sebagainya

 

 

 

 


[1]Tulisan ini disajikan dalam diskusi rutin IPNU Kota Makassar pada tanggal 25 Oktober 2010.